Agenda mendatang

  • agfornas
  • hsr18

header pengantar

Tahun ini, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia kembali menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) Kedelapan. Tema yang diangkat kali ini yaitu "Apakah Kebijakan JKN akan mencapai sasaran di peta jalan?”. Fornas JKKI 2018 akan diselenggarakan pada 7-8 November 2018 di Yogyakarta. Sementara post forum terjadwal dilaksanakan pada 9 November 2018 dengan sejumlah sesi yang dapat dipilih dan diikuti peserta, diantaranya: Desain Analisis Kebijakan, Penyusunan Policy Brief dan Dokumen Saran Kebijakan, Desain Agenda Advokasi, Stakeholder Mapping, Menggali dana - dana Filantropisme untuk meningkatkan keadilan sosial.

selengkapnya 

 

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Dalam Perpres ini disebutkan sejumlah hal penting diantaranya, kepesertaan (PBI dan non PBI), lalu diikuti dengan administrasi kepesertaan. Salah satunya dalam hal pendaftaran peserta, dimana BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah akses pendaftaran. Selain itu, Perpres ini menarik karena dalam pasal 27 mengatur tentang peserta JKN yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satunya, peserta yang mengalami PHK, tetap mendapat akses layanan kelas III selama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran. Namun, ada beberapa syarat yang ditentukan Perpres agar hal tersebut berlaku. Perpres ini juga menjelaskan terkait manfaat jaminan kesehatan, yang terbagi dalam dua jenis yaitu yang dijamin BPJS Kesehatan dan yang tidak dijamin.

selengkapnya

 

Open Access Jurnal: High quality health system in the Sustainable Development goals era: time for a revolution

WhatsApp Image 2018 09 09 at 22.39.42 

Meskipun kesehatan telah membaik di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam beberapa dekade terakhir, terdapat tantangan-tantangan baru seperti meningkatnya kebutuhan kesehatan, tumbuhnya ekspektasi publik, munculnya tujuan kesehatan baru yang ambisius meningkatkan standar sistem kesehatan. Dasar-dasar sistem kesehatan yang berkualitas tinggi harus meliputi kebutuhan serta harapan kesehatan populasi, tata kelola sektor kesehatan yang baik dan kemitraan lintas sektor. Sebuah artikel menggambarkan evaluasi kualitas layanan kesehatan di negara berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka menuju SDGs. Artikel ini ditulis oleh berbagai peneliti yang tergabung dalam The Lancet Global Health Commission, yang dipublikasikan pada September 2018 di jurnal The Lancet Global Health.

selengkapnya

 

Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan Pasca Bencana

Dalam rangka mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 memfasilitasi keterlibatan aktor kebijakan dan stakeholder di tingkat Pusat dan Daerah untuk saling berkoordinasi dan bergerak bersama-sama. Salah satu langkah kebijakan yang disarankan tidak hanya terkait penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas; melainkan juga melibatkan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lainnya. Bidang kesehatan adalah salah satu sektor yang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan lepas dari peran serta sekor lainnya. Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian bagi masyarakat korban bencana serta serangkaian upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fungsi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya secara berkelanjutan akan didukung dengan kebijakan pembiayaan APBN dan APBD tahun 2018 dan 2019.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj yang ditujukan bagi seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia juga turut memfasilitasi seluruh daerah yang hendak memberikan dukungan melalui APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Bapak/ Ibu dapat mengakses kebijakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 selengkapnya melalui link berikut :

INPRES No.5 / 2018

Studi Disparitas Layanan Kesehatan di Indonesia

Disparitas dalam layanan kesehatan sudah banyak didokumentasikan di berbagai negara. Permasalahanya adalah walaupun masyarakat ekonomi bawah adalah kelompok yang paling membutuhan layanan kesehatan, akses masih terkonsentrasi di kelompok masyarakat ekonomi atas. Sebuah artikel menggambarkan studi atas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitas dalam layanan kesehatan. Studi ini dilakukan di Indonesia pada 2011-2016. Artikel ini ditulis oleh Meliyanni Johar, Prastuti Seowondo, Retno Pujisubekti, Harsa Kunthara Satrio dan Ardi Aji, dipublikasikan di jurnal Social Science & Medicine pada Juli 2018.

selengkapnya

 

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos